Apalah Arti Kode Etik


Oleh; M. Arqom Pamulutan

PUBLIK terhenyak dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan dari sejumlah advokat yang menggugat Kode Etik Hakim, dengan menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak sah dan tidak berlaku untuk umum sekaligus memerintahkan Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial (KY) mencabut aturan tersebut.

Jika menelisik secara lebih dalam terhadap konten kode etik yang dinyatakan tidak sah tersebut, timbul pertanyaan ada apa dengan putusan ini? Sebab semua isi butir-butir tersebut tidak ada yang bermasalah, bahkan sangat ideal dan konon pula maksudnya tidak berbeda jauh dengan kode etik Hakim AS hasil konfrensi hakim se- AS 5 April 1973 yang popular dengan sebutan Code of Judicial Conduct for United States Judges. Tulisan singkat ini tentu tidak ingin terlalu jauh mengkaji mengenai putusan MA yang “kontoversial” tersebut, melainkan sekadar mengajak pembaca merenung kembali tentang apa perlunya kode etik sesuai bunyi judul di atas.

Makna kode etik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kode berarti (1) tanda (kata-kata, tulisan) yg disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dsb); (2) kumpulan peraturan yg bersistem; (3) kumpulan prinsip yg bersistem. Sementara etik bermakna norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sbg landasan tingkah laku.

Jadi secara sederhana, kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara atau pedoman prilaku yang sistematis dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standard kerja anggota suatu profesi yang menggambarkan nilai-nilai profesionalisme dengan muatan utama yaitu itikad baik untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Kode etik juga menjadi pedoman (guidelines) bagi para profesional dan juga masyarakat stakeholder-nya guna mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi yang merupakan monopoli profesi, yang kerapkali memanfaatkan kekuasan dan hak-hak istimewa dalam profesinya guna melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat. Oteng/Sutisna (1986: 364) menyebutkan bahwa kode etik adalah “pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi.”

Kita sepakat bahwa keberadaan kode etik dalam setiap profesi adalah sesuatu yang urgen, terlebih profesi tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Semua ada kode etik, mulai dari kode etik anggota parlemen yang terhormat sampai “kode etik preman” jalanan yang paling jahat. Pertanyaannya adalah sudahkah kode etik itu ditaati dan dijalankan?

Kenyataan di lapangan, ketaatan melaksanakan kode etik kalah kuat dibandingkan dengan hasrat untuk melanggarnya. Padahal, untuk menjaga itu telah dibentuk berbagai komisi pengawas dan badan-badan kehormatan, seperti Komisi Yudisial (KY) dan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengawasi hakim, atau Dewan Kehormatan (DK) untuk mengawasi DPR dan pengurus/anggota partai politik dan lain-lain.

Hampir setiap hari, kita dengar para profesional itu melanggar kode etik dengan mengorbankan rasa keadilan masyarakat. Salahkah kode etiknya, atau orangnyakah yang salah?

 Benteng iman
“Kefakiran itu dekat dengan kekafiran,” kalimat ini muncul dari lisan suci Nabi Muhammad saw pada 15 abad silam. Namun, sampai hari ini terbukti, karena tidak sedikit dengan alasan kefakiran (baca: kurang kesejahteraan, gaji/tunjangan kecil). Padahal, sesungguhnya karena keserakahan, seorang hakim dapat melanggar kode etik dengan memenangkan yang salah dan menghukum yang benar, memanipulasi perkara dan lain sebagainya demi segepok uang.

Dengan alasan yang sama pula seorang pegawai yang dipercaya mengurus pajak atau legislator sebuah partai yang katanya tidak korupsi, melakukan korupsi miliaran yang merugikan keuangan negara. Wajarlah jika kefakiran harus dientaskan karena jangankan yang fakir, yang tidak fakir pun karena keserakahannya juga bisa menjadi kafir.

“Tidaklah seorang pencuri itu mencuri, jika pada saat dia mencuri ia dalam keadaan beriman,” demikian disabdakan Rasulullah saw. Penggalan kalimat ini dapat dimaknai bahwa jika seorang masih memiliki secuil iman di hatinya, maka ia tidak akan melakukan kejahatan. Sebaliknya kalau tidak punya iman, mereka tidak pernah jera berbuat jahat walaupun sudah diberi sanksi.

Dalam Alquran (2: 6) “Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak mereka tidak juga mau beriman.” Tapi anehnya mereka yang melanggar kode etik dan melakukan kejahatan ini semuanya mengaku beriman dan acapkali melibatkan nama Allah untuk berlindung dari dakwaan.

Terhadap ini Allah melalui Alquran (2: 8-9) memberikan jawaban: “Di antara manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka sesungguhnya sedang menipu diri sendiri sedangkan mereka tidak menyadarinya.”

Alternatif solusi
Faktor kurangnya kesejahteraan menjadi salah satu penyebab rendahnya iman dan moral, karenanya tugas pemerintah dan masyarakat untuk bahu membahu meningkatkan kesejahteraan bersama sehingga dapat menekan angka penyimpangan yang menjurus kepada kekafiran. Kesadaran dan komitmen bersama dalam memelihara iman dan nilai-nilai luhur agama menjadi penting dan wajib dikampayekan sebagai agenda besar bangsa.

Satunya kata dan perbuatan dapat melahirkan keteladan dalam masyarakat. Sebab, satu keteladan lebih utama dari seribu nasehat. Jika beberapa waktu belakangan negara kita baru bisa mencetak dan mempopulerkan para pemimpin, namun gagal mencetak atau paling tidak gagal memunculkan sosok teladan.

Untuk menghasilkan sosok pemimpin teladan itu hendaknya dimulai dengan sistem dan pola rekrutmen pejabat publik dan pegawai pemerintah yang bebas KKN dan money politic, serta membersihkan pejabat-pejabat nakal dan para penjahat dari setiap anasir kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah, kalau ini berjalan maka tak perlu kode etik diperdebatkan karena etika dan moral sudah dijalankan. Semoga. Wallahu a’lam.

* M. Arqom Pamulutan, SAg, MA, Mantan Hakim Mahkamah Syariah Jantho dan sekarang Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Palalawan, Riau.

Satu Tanggapan

  1. sbg hakim apa anda tidak sadar bahwa KY dlm menjalankan tugasnya telah masuk k ranah putusan? bagi saya wajar saja butir kode etik tsb dicabut

Silakan komentar sesuka Anda :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: