Publikasi Karya Ilmiah


Oleh Teuku Mukhlis

KALANGAN perguruan tinggi di Indonesia dikejutkan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tanggal 27 Januari 2012, tentang keharusan publikasi karya ilmiah sebagai satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1, S2, dan S3.

Tidak tanggung-tanggung, karya ilmiah untuk program S1 harus terbit pada jurnal ilmiah. Program S2, karya ilmiah harus terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi Dikti. Dan program S3 diharuskan karya ilmiahnya terbit pada jurnal internasional. Syarat lulus ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa kelulusan setelah Agustus 2012.

Surat edaran ini pantas diperdebatkan sebagaimana ditulis dalam editorial Serambi (Sabtu, 11/12), yang mengajak para ahli dan perguruan tinggi untuk mencari solusi yang tepat. Kontroversi kebijakan ini ditanggapi beragam oleh kalangan perguruan tinggi. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak. Pro dan kontra kebijakan Dikti ini dapatlah dilihat dari dua sisi yang berbeda. Satu sisi kebijakan ini memang sangat bagus, tapi di sisi lainnya, kebijakan ini adalah sebuah kenaifan.

Nuansa positif
Sejujurnya, kebijakan Dikti ini dapat memberi nuansa positif karena mampu meningkatkan pertumbuhan publikasi ilmiah di Indonesia. Saat ini jumlah publikasi jurnal ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa sangat minim. Menurut surat edaran Dikti hanya berkisar sepertujuh dari total jumlah karya ilmiah. Untuk mendongkrak angka tersebut memang butuh pemaksaan.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk tidak main-main dalam mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya. Sebab, publikasi karya ilmiah secara luas bisa mendorong munculnya diskusi atau dialektika yang sehat.

Kenyataan ini memang tidak bisa dibantah. Mahasiswa kadang-kadang mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi. Dosen pembimbing cenderung berperan sebagai pengadil, mencoret dan menyalahkan apa yang ditulis mahasiswa tanpa memberikan bimbingan secara benar.

Selanjutnya iklim menulis di setiap perguruan tinggi saat ini masih dingin sehingga perlu dipanaskan. Dengan adanya kebijakan ini, setiap perguruan tinggi haruslah menyediakan jurnal untuk mahasiswanya. Jadi, kalau sebelumnya jurnal ilmiah banyak yang “mati suri” dan terbit kapan ada dana, dapat dihidupkan kembali. Perguruan tinggi juga dapat merancang jurnal online yang bisa diakses oleh siapa saja.

Banyaknya jumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta saat ini, tidak terlepas dari minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sayangnya, tak sedikit pula perguruan tinggi yang hanya mementingkan bisnis ketimbang mutu lulusannya. Gelar sarjana seakan-akan bisa diperjualbelikan. Jadi, ancaman Dikti ini sudah sewajarnya menjadi sebuah tantangan besar bagi perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitasnya.

Kebijakan naif
Namun, di sisi lain, kebijakan yang “dipaksakan” ini sangatlah naïf. Jika salah satu alasan dikeluarkan kebijakan ini untuk mengalahkan Malaysia dalam hal publikasi ilmiah, tentulah kebijakan Dikti salah alamat. Sistem dan kebijakan pendidikan di Malaysia harus diakui lebih baik dari kita. Banyak mahasiswa kita bahkan belajar di perguruan tinggi Malaysia. Padahal secara sumber daya manusia, kita tak jauh kalah dari Malaysia. Yang mengalahkan kita dari Malaysia barangkali adalah sistem dan kebijakan pemerintahnya.

Kemungkinan besar sistem dan kebijakan di sana sangat didukung oleh rakyatnya dan aparatur pemerintah di sana juga lebih siap menjalankan kebijakan tersebut. Berbeda dengan sistem dan kebijakan di negara kita. Sudah bukan rahasia lagi kalau birokrasi dalam pemerintahan kita sangat mengecewakan. Dan ini berdampak pula pada sistem pendidikan kita. Selama pemerintah tidak berhasil keluar dari kungkungan para birokrat dan aparatur yang didominasi oleh “gerombolan pencari untung”, kebijakan apa pun yang diterapkan akan seperti “tong kosong nyaring bunyinya”.

Kenaifan kebijakan Dikti ini juga dapat dilihat dari berapa banyak nantinya jurnal yang sanggup memublikasikan karya ilmiah. Sebab, jumlah jurnal saat ini tidak sebanding dengan jumlah kelulusan mahasiswa. Bukan tidak mungkin nantinya akan banyak mahasiswa yang menunda dan terhambat kelulusannya dikarenakan tidak mampu memublikasikan karya ilmiah. Sebuah jurnal yang bermutu juga memiliki kriteria layak tidaknya karya ilmiah dimuat. Kita khawatir, nantinya akan bermunculan jurnal-jurnal yang tidak berbobot karena terlalu memaksakan publikasi karya ilmiah yang asal-asalan.

Kita juga menyadari bahwa minat menulis di kalangan mahasiswa masih rendah. Bahkan ada mahasiswa yang sama sekali tidak mampu menulis. Mahasiswa-mahasiswa seperti ini akan memanfaatkan jasa penulis lain (ghost writer). Mereka akan membayar berapa pun agar karya ilmiahnya bisa dimuat di jurnal sebagai syarat lulus. Maka nantinya akan banyak sekali bermunculan jurnal yang memublikasikan karya-karya yang tidak lagi orisinal. Ini akan menjadi dilema baru bagi pendidikan kita.

Jalan tengah
Dari dua sisi yang berbeda di atas, maka dapat kita cermati bahwa kebijakan Dikti belum saatnya dijalankan. Dikti agak ceroboh dan tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa melibatkan perguruan tinggi. Wajar saja jika banyak perguruan tinggi yang kalang kabut setelah mengetahui kebijakan ini. Niat baik Dikti ternyata tidak diikuti dengan ketulusan Dikti untuk melibatkan pihak-pihak terkait.

Jika Dikti tetap bersikeras menjalankan kebijakan ini, maka Dikti harus memberi waktu lebih bagi perguruan tinggi agar dapat membenahi sistem perkuliahannya. Misalnya kebijakan ini bisa diterapkan bagi mahasiswa yang terdaftar pada tahun 2012 atau 2013. Sedangkan bagi perguruan tinggi, mau tidak mau harus siap menerima tantangan Dikti dengan merancang program-program penulisan karya ilmiah dengan lebih serius.

Dikti yang kerap menuai protes terkait kebijakan ini harus membuat rumusan yang jelas agar dapat diterima semua kalangan perguruan tinggi. Janganlah mematok dengan standar tinggi yang tidak sanggup dipenuhi oleh calon lulusan. Dikti wajib menjamin bahwa kebijakan ini benar-benar dapat meningkatkan mutu, kualitas, orisinalitas, dan daya tampung karya ilmiah. Kalau Dikti tidak bisa menjamin, sebaiknya janganlah membuat kebijakan yang aneh-aneh. Jangan seperti menanam betung, tapi yang tumbuh adalah aur.***

* Penulis adalah Peminat Masalah Pendidikan dan Kebudayaan/Guru SMAN 1 Baktiya Barat, Aceh Utara.

Sumber : Serambi Indonesia

Silakan komentar sesuka Anda :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: